Bidang Litbang dan Politik DPD SPN Provinsi Banten Dorong Penguatan Kapasitas Kader dan Advokasi Kebijakan Publik Pro-Buruh
Serang, 1 Juni 2025 – Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Politik DPD SPN Provinsi Banten terus aktif menjalankan program kerjanya untuk memperkuat peran strategis organisasi dalam pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan basis pengetahuan kader serikat.
Dalam semester pertama tahun 2025 ini, Bidang Litbang dan Politik telah melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya Kajian Dampak Kenaikan Biaya Hidup Terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pekerja di Banten, yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Pengupahan Daerah sebagai bahan advokasi penetapan Upah Minimum 2026.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan argumen moral dalam perjuangan upah. Data dan riset menjadi kekuatan baru yang harus dimiliki serikat buruh. Karena itu, kami dorong kajian-kajian lapangan agar perjuangan kita lebih berbasis fakta,” ungkap [Nama Ketua Bidang Litbang/Politik], Kepala Bidang Litbang dan Politik DPD SPN Provinsi Banten.
Selain itu, Bidang Politik juga telah menginisiasi Sekolah Politik Pekerja yang ditujukan untuk memperkenalkan kader SPN pada mekanisme kebijakan publik, strategi advokasi legislasi, serta pentingnya keterlibatan politik buruh secara aktif dan cerdas menjelang Pemilu dan Pilkada 2024–2029.
“Kita mendorong kader SPN tidak hanya kuat di pabrik, tapi juga berani tampil di ruang-ruang kebijakan. Politik tidak boleh ditinggalkan karena setiap regulasi yang memengaruhi pekerja adalah produk politik,” tegasnya.
Beberapa kegiatan lain yang sudah berjalan antara lain:
- Diskusi Publik Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Pekerja
- Penyusunan Peta Basis Industri dan Pemetaan PSP SPN di Wilayah Banten
- Pelatihan Riset Dasar untuk Pengurus dan Kader Muda SPN
DPD SPN Provinsi Banten melalui Bidang Litbang dan Politik menegaskan bahwa ke depan, semua agenda perjuangan akan semakin diarahkan pada strategi berbasis data, pengaruh politik, dan kerja sama lintas sektor.
“Kita ingin SPN tidak hanya sebagai organisasi buruh yang reaktif, tetapi juga proaktif, berwawasan luas, dan punya pengaruh dalam proses penyusunan kebijakan,” tambah Intan Indria Dewi,SM,MM
